Sampah Libur Lebaran Jogja Masih Jadi Masalah, Walhi Beri Rekomendasi

Harianjogja.com, JOGJA— Lonjakan sampah pasca libur Lebaran 2026 di DIY dinilai belum tertangani secara menyeluruh. Kondisi yang terlihat “terkendali” disebut bukan hasil perbaikan sistem, melainkan dipengaruhi faktor situasional seperti penurunan jumlah dan durasi kunjungan wisatawan.

Hal ini disampaikan oleh WALHI Jogja dalam keterangan tertulis pada Selasa (7/4/2026), yang menyoroti pola pengelolaan sampah di DIY masih berulang setiap musim libur panjang.

Staf Advokasi dan Kampanye WALHI Jogja, Egit Andre Kelana, menyebut klaim pengendalian sampah perlu dibaca secara kritis. Menurutnya, penurunan kenaikan sampah dibanding tahun sebelumnya tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan kebijakan pemerintah.

Di Kota Jogja, Dinas Lingkungan Hidup mencatat kenaikan sampah sekitar 7 persen atau 40 ton per hari. Sementara di Kabupaten Sleman, kenaikan mencapai 10–15 persen atau sekitar 60–90 ton per hari.

“Situasi yang tampak terkendali ini lebih dipengaruhi faktor eksternal, seperti berkurangnya jumlah wisatawan atau durasi tinggal, bukan karena perbaikan sistem pengelolaan,” ujar Egit dalam keterangan tertulisnya, Selasa.

Menurut Walhi, kebijakan yang selama ini dijalankan pemerintah masih berfokus pada penanganan di hilir, seperti pengosongan depo, penambahan armada, hingga pembukaan kembali TPA Piyungan saat kondisi mendesak.

Pendekatan tersebut dinilai belum menyentuh persoalan utama, yakni pengurangan sampah dari sumbernya.

Padahal, pengurangan sampah dari hulu merupakan mandat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Kebijakan yang ada saat ini masih terbatas pada surat edaran yang bersifat imbauan, seperti Surat Edaran Pemkot Jogja Nomor 100.4.4/730 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

“Kebijakan ini cenderung sporadis dan tidak tegas karena hanya berbentuk imbauan, serta lebih banyak menyasar masyarakat dan wisatawan sebagai konsumen,” katanya.

Pendekatan tersebut tidak tepat sasaran karena sumber utama timbulan sampah justru berasal dari sektor produsen, seperti hotel, restoran, pengelola pariwisata, hingga industri kemasan.

Data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2025 menunjukkan komposisi sampah di DIY masih didominasi sampah organik sebesar 41,23 persen. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada sampah plastik yang mencapai 25,77 persen dan kertas/karton sebesar 14,53 persen.

Walhi menilai kenaikan sampah nonorganik tersebut menunjukkan kontribusi besar dari sektor industri, terutama yang berkaitan dengan pariwisata.

“Beban pengurangan sampah tidak seharusnya dilimpahkan ke masyarakat. Pemerintah harus tegas mengintervensi sektor industri sebagai sumber utama,” ujarnya.

WALHI Jogja pun merekomendasikan tiga langkah utama, yakni penyusunan peta jalan pengurangan sampah dari hulu, pengetatan intervensi pada sektor industri, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terpadu, berkeadilan, dan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim libur panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.