Bukan Teknologi, Pakar Beberkan Tantangan Transisi Energi di Indonesia

JOGJA--Tantangan transisi energi di Indonesia dinilai bukan berasal dari masalah global seperti mahalnya energi baru terbarukan ataupun karena teknologi, melainkan pada masalah institusi dan komitmen pimpinan tertinggi di RI. 

Dalam salah satu sesi Research Series FEB UGM bertajuk Peluang dan Rintangan Transisi Energi Indonesia, Head of the Australian National University Indonesia Project, Budy P. Resosudarmo, mengatakan tantangan transisi energi di Indonesia semakin kompleks akibat ketergantungan Indonesia terhadap batu bara. Pasca pandemi, kata dia, pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditopang oleh lonjakan harga komoditas, terutama batu bara.

Ia menyebut selain berperan sebagai sumber energi, sektor ini juga memiliki efek pengganda ekonomi yang signifikan, khususnya di daerah penghasil tambang, akan tetapi di sisi lain merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar.

Budy menjelaskan aktivitas pertambangan yang bersifat informal di sekitar wilayah tambang menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat lokal, sehingga transisi energi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan mengganti sumber energi.

"Mining batu bara itu ada dua aspek. Pertama, open-pit artinya banyak melibatkan orang. Kedua, illegal mining berarti banyak sekali orang yang terlibat. Jika kegiatan ini ditutup dan asumsinya illegal mining juga ditutup, maka multiplier effect penutupan batu bara itu jadi signifikan," ungkapnya.

Ia berpandangan jika Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk beralih ke sumber energi terbarukan, didukung Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Budy pun menyoroti potensi energi surya, khususnya melalui pengembangan floating solar di wilayah perairan Indonesia yang relatif tenang.

Menurutnya, potensi tersebut diperkuat oleh teknologi penyimpanan energi seperti pumped hydro storage yang mampu mengatasi sifat intermiten energi terbarukan, serta pengembangan jaringan listrik antarpulau untuk mendistribusikan pasokan energi secara lebih merata.

Meski potensinya sangat besar, ia menegaskan bahwa tantangan utama transisi energi Indonesia justru bukan terletak pada aspek teknologi. Menurutnya biaya energi terbarukan secara global semakin murah, namun implementasinya di Indonesia masih terkendala tingginya biaya institusional.

"Masalahnya bukan pada teknologi. Teknologinya sudah ada dan semakin efisien. Namun, tantangan kita justru terdapat pada institusi dan komitmen pimpinan tertinggi," lanjutnya. 

Indonesia sudah menetapkan berbagai target penurunan emisi gas rumah kaca, mulai dari komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) hingga visi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dibalik target ini, pertanyaannya adalah, sejauh mana capaian benar-benar mencerminkan perubahan mendasar dalam sistem energi nasional. Budy P. Resosudarmo, mengatakan capaian penurunan emisi Indonesia perlu dipahami lebih kritis, terutama jika dikaitkan dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan target.

Menurutnya, target NDC Indonesia disusun berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 6% per tahun periode 2010–2030. Ia mengatakan dari asumsi pertumbuhan tersebut, besaran emisi yang diperkirakan muncul kemudian dijadikan sebagai acuan emisi awal dalam menentukan target pengurangan emisi nasional.

Budy menjelaskan ketika asumsi pertumbuhan ekonomi tinggi, maka baseline emisinya juga tinggi. Akan tetapi, jika realisasi pertumbuhan lebih rendah, seperti setelah pandemi Covid, emisi otomatis ikut turun.

"Secara angka, target tercapai, tetapi itu belum tentu mencerminkan adanya perubahan teknologi maupun pergeseran struktur energi. Dengan demikian kita bisa memenuhi NDC itu bukan karena ada improvement dalam hal energy transition atau energy efficiency," ujarnya.

Dia menjelaskan, kondisi ini menyebabkan target NDC relatif mudah diraih tanpa harus disertai transformasi mendasar dalam sistem energi nasional. Artinya, keberhasilan memenuhi target NDC tidak selalu dapat dimaknai sebagai keberhasilan transisi energi yang sesungguhnya. Menurutnya dalam konteks ini, target NZE 2060 justru dinilai sebagai tolok ukur yang lebih menantang sekaligus relevan.

"Kalau NDC itu tidak ada masalah. Tapi yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu merefleksikan energy transition dan mencapai NZE tahun 2060 atau bahkan lebih cepat," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News