Advertisement
Pengolahan Sampah Organik di Bantul Kini Ditopang Dana Kalurahan
Ilustrasi sampah organik - Foto dibuat oleh AI - StockCake
Advertisement
BANTUL--Pemkab Bantul telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan (APBKal) untuk gerakan pengelolaan sampah organik dengan teknologi biopori atau lubang resapan di pekarangan rumah.
"Edaran tersebut untuk memberikan arahan kepada seluruh perangkat, lembaga kemasyarakatan kelurahan, agar dalam perencanaan pelaksanaan dan penganggaran melalui APBKal dapat mendukung gerakan pengelolaan sampah organik dengan teknologi biopori," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Jumat (24/10/2025).
Advertisement
SE tersebut menindaklanjuti SE Bupati Bantul Nomor B/600 Tahun 2025 tentang Gerakan Pengolahan Sampah Organik di rumah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Kemudian mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Sampah (TPS) atau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
"Dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan kompos hasil biopori, mendukung peresapan air tanah untuk mencegah banjir dan kekeringan," katanya. Lebih lanjut dia mengatakan pengelolaan sampah organik rumah tangga diarahkan pada pemanfaatan teknologi biopori sebagai metode sederhana, murah, ramah lingkungan, dan berdaya guna.
Untuk itu, kata dia, APBKal agar dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah dan pemanfaatan biopori, pelatihan teknis pembuatan biopori bagi kader desa, karang taruna, PKK, serta kelompok masyarakat.
"Pembuatan biopori pada fasilitas umum, serta mendorong setiap rumah tangga membuat minimal satu lubang biopori di pekarangan, melakukan pendampingan dan monitoring berkelanjutan oleh perangkat desa bersama lembaga kemasyarakatan," katanya.
Melalui edaran tersebut, Bupati juga meminta pemerintah kelurahan bersama Bamuskal agar memastikan gerakan biopori tercantum dalam Rancangan APBKal, dan dianggarkan dalam APBKal sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
"Seluruh masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan program, memelihara lubang biopori, serta mengolah hasil kompos untuk kebutuhan pertanian atau pekarangan keluarga," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Minuman yang Sering Dikira Sehat Ini Justru Bebani Jantung
- Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Ledakan Petasan di Blora Tewaskan Bocah 10 Tahun Saat Lebaran
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Advertisement
Advertisement
Bioskop Nyaman Rp5 Ribu di Museum Sonobudoyo Masih Sepi Peminat
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Dinas Dipakai Mudik, Tunjangan ASN Temanggung Langsung Dipangkas
- Kementerian Pertahanan Pastikan Pemberlakuan WFH Karyawan
- Rabu Tak Lagi ke Kantor, ASN di Jatim Mulai WFH Rutin
- Performa Motor Tetap Terjaga Ini Cara Honda Edukasi Pengendara
- Duel Remaja di Pakualaman Jogja Terbongkar, Dua Pelajar Luka Parah
- Sering Dianggap Wajar Kebiasaan Ini Diam-Diam Menguras Energi
- Pemeriksaan Yaqut Berlanjut Setelah Kembali ke Rutan KPK
Advertisement
Advertisement








